JAKARTA— Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakiolan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Chusnunia Chalim menilai maraknya angka penjualan mobil listrik buatan China di Indonesia harus memenuhi kepentingan nasional. Mereka harus memenuhi syarat Tingkat Komoponen Dalam Negeri (TKDN).
Aturan tentang TKDN mobil listrik tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Hal ini diatur juga dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017.
Pemenuhan TKDN ini sesuai target jumlah kendaraan listrik (EV) berbasis baterai di Indonesia per pertengahan 2025 telah menembus angka lebih dari 274 ribu unit, Sebagian besar adalah sepeda motor. Pertumbuhan angka penjualan ini merupakan sinyal positif percepatan transisi energi. Khusus mobil Listrik, penjualannya telah mencapai 82.525 unit hingga November 2025.
Dalam perpres tersebut, TKDN mobil listrik produksi lokal wajib mencapai 40 persen pada 2022-2026. Lalu naik menjadi 60 persen pada 2027-2029 dan 80 persen mulai 2030. “Meski laris, produk Cina masih sering menggunakan komponen impor. Ini memicu diskusi mengenai pelonggaran aturan demi investasi versus urgensi lokalisasi industri,” katanya.
Ia juga mengatakan bahwa fleksibilitas kebijakan mengenai TKDN menjadi pedang bermata dua; dapat menarik investasi namun berisiko memperlambat industri komponen lokal. “Kita harus mengawasi bersama dan mendorong pemerintah menagih janji produsen EV Cina (seperti BYD) untuk memenuhi syarat 40 persen TKDN guna mendapatkan insentif,” kata dia.
Menurutnya, hal yang tak kalah penting adalah bagaimana kebijakan jangka panjang industri tetap menekankan pada lokalisasi TKDN untuk membangun ketahanan industri otomotif nasional. Bagaimanapun kendaraan listrik (EV) adalah masa depan industri nasional fokus mencapai kemandirian energi, mengurangi polusi, dan memperkuat daya saing ekonomi melalui ekosistem baterai terintegrasi, “Keberhasilan masa depan industri ini bergantung pada kolaborasi pemerintah dan swasta dalam membangun ekosistem yang berkelanjutan, dari hulu ke hilir,” katanya. (SINPO)
