JAKARTA— Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai mengganti mobil dinas menjadi lebih ramah lingkungan merupakan salah satu upaya penghematan anggaran sekaligus mendukung rencana elektrifikasi di dalam negeri. Oleh karenanya, ia berencana untuk mengganti kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jawa Barat) untuk diganti menjadi motor dan mobil listrik mulai 2021 mendatang.
” Pemprov Jabar sedang menyusun kebijakan karena sekarang produksinya sudah massal. Maka, mulai tahun depan di anggarkan pembelian mobil dan motor dinas itu wajib listrik,” kata Ridwan, Senin 2 November 2020, seperti dikutip Kompas.
Jika rencana tersebut terwujud, maka Pemprov Jabar bakal menjadi provinsi pertama yang mewajibkan kebijakan kendaraan dinas listrik di lingkungan pemerintahan daerah. “Minimal mobil dinas dari gubernur sampai level bawah dari bentuk mobil sampai motor adalah kendaraan listrik yang tersedia di pasaran,” katanya.
Ia menambahkan, kebijakan konversi kendaraan dari berbahan bakar minyak (BBM) ini diambil sebagai bagian kampanye penyelamatan lingkungan sekaligus menekan potensi bencana alam yang diakibatkan oleh emisi gas buang. Ia menghitung, jika kendaraan dinas beralih ke kendaraan listrik maka bisa menekan belanja BBM sampai seperlimanya. Sebab, mobil listrik hanya perlu kisaran biaya Rp 50 ribu untuk jarak tempuh sejauh 350 kilometer.
Di samping itu, hal tersebut juga sesuai dengan rencana Pemerintah RI untuk melakukan elektrifikasi pada kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 55/2019 tentang percepatan program kendaraan listrik berbasis baterai. Ridwan mengatakan, penyelamatan lingkungan dapat dimulai dengan mengubah gaya hidup masyarakat. Yakni, meminimalisasi pergerakan dan mengubah cara bergerak masyarakat menggunakan energi listrik.
“Kami ingin menyelamatkan lingkungan untuk anak cucu kita di masa depan, dimulai dengan mengubah gaya hidup. Ada dua cara, yakni mengubah cara gerak kita menjadi minimal dam mengubah cara gerak kita menggunakan energi listrik,” katanya. “Terkait mereknya, untuk kendaraan pemerintah kemungkinan Hyundai,” kata Ridwan. “Saya sudah coba (mobil listrik Hyundai) ke Garut, ke jalan yang menanjak dan menurun, tak masalah. Dan tadi, tak perlu uang bensin karena biaya charge hanya Rp 50 ribu untuk 350 kilometer,” kata dia lagi. (*)
