KOMPAS— Harga mobil di Indonesia lebih tinggi dibanding negara tetangga di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Perbedaan ini mencapai 20 hingga 40 persen. Salah satu penyebabnya adalah tingginya beban pajak daerah yang turut membebani biaya kepemilikan kendaraan.
Menurut pengamat otomotif Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu, ketergantungan pemerintah daerah terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat struktur biaya kendaraan di Indonesia semakin berat.
“Ketergantungan pemerintah pusat maupun daerah pada PKB untuk membiayai infrastruktur dan layanan publik turut memperburuk beban pajak. Sayangnya, Indonesia tidak memiliki subsidi langsung maupun kebijakan harmonisasi pajak regional seperti di ASEAN. Inilah yang menyebabkan harga mobil domestik jauh lebih mahal,” kata Yannes kepada Kompas.com belum lama ini.
Ketidakseimbangan tersebut memperlebar disparitas antarwilayah sekaligus menghambat daya saing industri otomotif nasional. Akibatnya, mobil buatan dalam negeri sulit bersaing dengan produk impor maupun harga kendaraan di negara tetangga.
Ketidakseragaman kebijakan pajak daerah memperparah persoalan. Beberapa daerah memberlakukan tarif tambahan atau retribusi lain yang menambah panjang rantai biaya, sehingga konsumen harus menanggung harga lebih tinggi di tingkat akhir. “Kalau struktur pajak kita tak segera dibenahi, industri otomotif nasional akan terus kalah kompetitif. Harga mobil domestik memang akan sulit turun tanpa adanya harmonisasi kebijakan fiskal yang lebih adil,” kata Yannes.
Dengan kondisi tersebut, Yannes menegaskan perlunya reformasi kebijakan fiskal di sektor otomotif. Harmonisasi pajak, baik di tingkat pusat maupun daerah, dinilai penting untuk menekan disparitas harga sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. (*)
