JAKARTA— Masyarakat Amerika Serikat (AS) meloloskan undang-undang pemungutan suara yang memaksa produsen mobil membuka data aftermarket tentang perbaikan dan elektronik otomotif. Ini khususnya untuk Negara Bagian Massachusetts, sekitar akhir Oktober 2020 yang lalu.
Referendum itu mengharuskan para produsen mobil menyediakan akses yang lebih luas terhadap data aftermarketperbaikan mekanis dan elektronik. Produsen mobil juga harus memberi peluang yang memungkinkan toko independen dapat memperbaiki teknologi agar semakin canggih.
“Referendum ini berarti bahwa pemilik (mobil) akan dapat membagikan data perbaikan mereka secara langsung dengan bengkel independen tepercaya mereka,” kata Bill Hanvey, Presiden dan CEO Asosiasi Perawatan Mobil, seperti dikutip Tempo dari Reuters. Referendum tersebut memberikan kemenangan signifikan pertama dalam pertarungan memperebutkan siapa yang akan mengontrol aftermarket data otomotif senilai 390 miliar dolar AS (setara Rp 5.543 triliun) di era digital.
Berdasarkan keputusan pemungutan suara Negara Bagian Massachusetts, 75 persen pemilih menginginkan data diagnostik dan mekanis otomotif harus tersedia dalam aplikasi platform terbuka untuk model kendaraan buatan 2022 ke atas. Produsen mobil termasuk General Motors, Ford Motor Co, Toyota Motor Corp, Honda Motor Co dan Nissan Motor Co menentang inisiatif pemungutan suara di Massachusetts.
John Bozzella (Presiden dan CEO grup perdagangan industri AS Alliance for Automotive Innovation) mengatakan keterbukaan data itu akan menimbulkan risiko nyata bagi keamanan kendaraan pelanggan. “Produsen mobil telah menyediakan semua informasi diagnostik dan perbaikan yang diperlukan untuk memperbaiki kendaraan dengan aman dan terjamin,” kata Bozzella.
Banyak pembuat mobil untuk membatasi informasi dan jaminan hanya pada suku cadang dan perbaikan dari dealer resmi untuk memastikan keselamatan dan privasi. Mereka mengatakan data aftermarket semacam itu rumit dan sensitif. Perbaikan mobil modern, menurut produsen mobil, membutuhkan pelatihan ekstensif dari pemilik teknologi eksklusif. (*)
