JAKARTA— Sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang keselamatan lalu-lintas Indonesia Traffic Watch (ITW) mengusulkan agar soal keselamatan berlalu-lintas menjadi perhatian khusus bagi para pembuat undang-undang (lawmakers). Ini khususnya seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
ITW menyeru agar DPR dan DPD Republik Indonesdia (RI) membentuk kelompok cinta ketertiban dan keselamatan lalu lintas di daerah pemilihan masing-masing.
“ITW berharap anggota DPR dan DPD periode 2019-2024 untuk ikut berperan aktif membangun dan meningkatkan kesadaran tertib berlalu-lintas masyarakat di setiap wilayahnya,” kata Ketua Presidium ITW Edison Siahaan di Jakarta, seperti dikutip Antara, Ahad 8 September 2019.
Menurut dia kesemrawutan, kemacetan, pelanggaran hingga kecelakaan adalah potret nyata sehari-hari kondisi lalu-lintas. Gambaran tentang lalu-lintas yang membahayakan pengguna jalan tersebut terjadi di hampir semua kota di Indonesa.
Kondisi tersebut bukan hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi sudah mengganggu kegiatan masyarakat. “Bahkan tiap hari puluhan korban kecelakaan meninggal sia-sia di jalan raya,” katanya.
Menurut Siahaan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah maupun Polri belum menjadi solusi efektif, bahkan kurang memberikan dampak yang berarti terhadap upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran arus lalu-lintas. ITW memastikan pemicu utama terjadinya berbagai masalah lalu lintas adalah masih rendahnya kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat.
“Kemudian disusul penegakan hukum yang kurang maksimal dan belum tersedianya transportasi umum yang terintegrasi ke seluruh pelosok tanah air, serta pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tak terkontrol,” katanya.
Siahaan mengusulkan agar seluruh wakil rakyat melakukan sosialisasi kepada konstituennya di daerah saat masa libur (reses). Pembentukan komunitas yang memiliki perhatian terhadap lalu-lintas diharapkan menjadi perwakilan pemerintah di tengah masyarakat dalam memberikan pemahaman dan kesadaran berlalu-lintas yang baik.
ITW yakin, apabila kesadaran tertib berlal-lintas dan kepedulian masyarakat sudah tumbuh hingga menjadikan tertib dan keselamatan berlalu lintas sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Mewujudkan keamanan, keselamatan ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas (Kamseltibcarlantas) adalah tanggungjawab pemerintah, khususnya Polri. “Tapi peran serta anggota DPR dan DPD sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas kesadaran tertib berlalu-lintas masyarakat,” katanya.
Ia mengatakan kondisi arus lalu-lintas di sejumlah kota-kota besar di Indonesia, khususnya Ibukota dan sekitarnya sudah dalam kondisi gawat darurat yang perlu perhatian semua pihak. (*)
