Berita

Mendapat Anggaran Rp 107 Triliun, Kementerian PUPR Siapkan Pembangunan Jalan 864 Kilometer pada 2018

JAKARTA—Pemerintah memprioritaskan beberapa infrastruktur konektivitas transportasi pada 2018. Prioritas tersebut termasuk pembangunan jalan raya sepanjang 864 kilometer di berbagai wilayah. Itu hususnya di wilayah perbatasan, yang akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dalam konferensi pers RAPBN 2018 dan Nota Keuangan di Jakarta mengatakan kementeriannya masjuk dalam rencana menjadi salah satu penerima anggaran terbesar di 2018, yakni Rp 106,9 triliun. Dari jumlah itu sebagian besar atau 70,6 persen akan dibelanjakan untuk barang modal.

”Dari anggaran Rp106,9 triliun dialokasikan pada konektivitas Rp 41 triliun untuk bangun membangun dan memelihara jalan nasional 46 ribu kilometer, kemudian 864 kilometer jalan baru. Kemudian pembangunan jalan tol yang jadi beban pemerintah 25 kilometer,” kata Basuki.

Dari 864 kilometer jalan baru tersebut, sebagian besar berlokasi di wilayah perbatasan di Kalimantan dan Papua (Proyek Trans Papua). Selain konektivitas tersebut, proyek lainnya adalah 8.037 meter pembangunan jembatan, 588 meter pembangunan terowongan dan jalan layan, dan pemeliharaan jembatan 497.515 meter.

Selain proyek jalan, Kementerian PUPR juga membangun proyek infrastruktur sumber daya air. Itu mencakup 47 bendungan, sarana dan prasarana pengendali banjir sepanjang 106 kilometer, sarana dan prasarana pengamanan pantai 11 kilometer, 54 ribu hektar jaringan irigasi baru, 54 embung, 16 sarana pengendali lahar dan beberapa proyek lainnya.

Di sektor cipta karta, PUPR memprioritaskan pembangunan SPAM dengan kapasitas 9372 liter per detik, 667 hektar penanganan infrastruktur kawasan permukiman pedesaan, 1990 hektar penanganan infrastruktur permukiman perkotaan, dan beberaapa proyek lainnya. Sedangkan di sektor perumahan, pemerintah akan membangun 6238 unit rumah susun, 180 ribu unit rumah swadaya 15.400 unit PSU perumahan, dan lima ribu unit rumah khusus.

”Kami mendapat amanah melalui RAPBN 2018 yakni pembangunan transportasi darat, jalan dan jembatan, dan air, serta perumahan,” katanya.

Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan juga mendorong target-target pembangunan, seperti penurunan tingkat ketimpangan ekonomi. (*)