JAKARTA— Pemerintah Vietnam menerapkan kebijakan baru impor mobil completely built up (CBU) dari negara-negara ASEAN. Vietnam menerapkan kebijakan baru terkait uji tipe dan uji emisi dalam regulasi Nomor 116 tentang Overseas Vehicle Type Approval (VTA). Dengan adanya regulasi ini, ekspor mobil dari negara lain, termasuk Indonesia, mulai bulan ini terhenti. Mengingat mobil-mobil yang diekspor ke Vietnam harus melalui uji tipe.
”Tentu ini sangat memberikan pengaruh kepada ekspor mobil nasional, termasuk dari kami,” ujar Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TTMIN) Bob Aza, seperti dikutip Sindo, Kamis 25 Desember 2018.
Dia mengatakan, terhentinya ekspor ke Vietnam pada bulan ini berpotensi mendatangkan defisit neraca perdagangan sebesar Rp 3 triliun dari sektor otomotif. ”Ekspor ke Vietnam dari kami saja 2.000 unit per bulan, belum dari produsen lain. Potensinya Rp3 triliun per bulan, itu yang hilang jika ekspor terhenti,” kata Bob.
Karena itu, pihaknya sudah menyampaikan persoalan tersebut kepada pe- merintahmelaluiKementerian Perdagangan. Dengan harapan, pemerintah bersedia untuk melakukan pembahasan mencari jalan keluar bersama pemerintah Vietnam. ”GAIKINDO juga sudah menyampaikan masalah ini kepada pemerintah,” katanya.
Bob mengungkapkan, Vietnam merupakan salah satu negara tujuan ekspor mobil-mobil yang diproduksi TMMIN. Beberapa model yang diekspor ke Vietnam antara lain Fortuner dan Town Ace dalam bentuk CBU serta beberapa model dalam bentuk CKD. Selain Vietnam, TMMIN mengekspor mobil CBU ke 14 negara lain: Malaysia, India, Filipina, Thailand, Taiwan, Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja, Oman, Bahrain, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, dan Qatar.
Ekspor TMMIN selama 2017 mencapai 116.971 unit, naik 29,51 persen dibanding 2016 dan melebihi target yang di tetapkan sebesar 10 persen. TMMIN mengekspor kendara an CBU dan CKD serta kom ponen ke 80 negara di dunia. Peningkatan volume ekspor pada 2017 di sebabkan melonjaknya permintaan mobil dari Filipina dan Vietnam akibat perkem bangan ekonomi di Asia cukup bagus.
Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) Jongkie D Sugiarto menegaskan, pihaknya sudah merespons kebijakan peme rintah Vietnam tersebut de ngan meminta Ditjen Per hubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk mem bantu melakukan pendekatan dan diskusi dengan pemerintah Vietnam
”Yang di persoalkan adalah mengenai uji tipe. Nah, mobil-mobil yang kita ekspor kan sudah diuji dan mendapatkan Sertifikat Uji Tipe yang dikeluarkan Ditjen Perhubungan Darat,” katanya.
Dia mengungkapkan, dengan kebijakan tersebut, misalnya ada 1.000 unit mobil yang masuk ke Vietnam dengan uji petik 1 unit mobil dan dinilai tidak memenuhi syarat, maka semua mobil tersebut tidak bisa masuk Vietnam dan harus kembali ke negara peng ekspor. ”Ini sama saja Pemerintah Vietnam tidak mengakui sertifikasi yang dilakukan oleh kita. Ini sudah kami sampaikan ke pada Kementerian Perhubungan dan direspons positif,” kata Jongkie.
Harapannya, pemerintah segera bergerak cepat agar kegiatan ekspor industri automotif nasional tidak terganggu. ”Pada prinsipnya GAIKINDO akan membantu semua anggotanya, apa pun mereknya. Karena ini untuk kepentingan nasional juga,” katanya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh 4W Marketing Director PT Indomobil Suzuki Sales (SIS) Donny Saputra. Dia mengungkapkan, kebijakan dari pemerintah Vietnam tersebut akan memberikan dampak terhadap volume ekspor Suzuki ke Vietnam. Produk Suzuki yang diekspor ke negara itu yakni APV dan Ertiga. ”Tentu ini akan berpengaruh, namun karena ini masalah bilateral tentunya harapan kami ada pada pemerintah termasuk GAIKINDO,” katanya.
Nilai ekspor mobil Suzuki Indonesia pada tujuh bulan 2017 total mencapai Rp 5,5 triliun. Diperkirakan hingga akhir 2017 mencapai Rp 9,4 triliun dalam bentuk CBU maupun CKD. Ke depan, Suzuki akan memperluas pasar ekspor ke kawasan Timur Tengah, Asia, Oseania, Amerika Latin, serta Afrika.
Untuk kendaraan komersial, Hino Indonesia telah mengekspor produknya ke Vietnam sejak 2011 lalu. Truk-truk Hino diproduksi di pabrik Hino di Kawasan Industri Kota Bukit Indah, Kabupaten Pur wakarta, yang dioperasikan oleh PT Hino Motors Manufacturing Indo nesia (HMMI).
Pabrik ini me miliki kapasitas produksi ter pasang 75.000 unit per tahun termasuk untuk produksi bus dan truk ringan kategori II. Sebelumnya, Chairman Vietnam Automobile Manufacturers’ Association (VAMA) Toru Kinoshita, seperti dilansir The Leader, menilai kebijakan No mor 116 akan menciptakan hambatan bagi para eksportir mobil ke Vietnam, termasuk para per usaha an importir mobil di Vietnam. ”VAMA telah mengirimkan rekomendasi kepada pemerintah (Vietnam) untuk menghapus kondisi atau syarat yang ditetapkan (bagi eksportir mobil),” ujarnya.
Rekomendasi itu termasuk syarat mengenai vehicle type approval (VTA) untuk mobil yang di impor secara utuh. Sebab, VAMA memahami bahwa sebagian besar produsen mobil yang mengekspor mobilnya ke Vietnam tidak akan memenuhi spesifikasi kendaraan impor. (*)
