JAKARTA— Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla (JK) pameran GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019. JK menekan tombol yang menandai pembukaan pameran di Gedung Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang (Banten), Kamis 18 Juli 2019.
GIIAS ke-27 kali ini, selain dihadiri Wapres JK, juga dihadiri Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Ada sekitar 341 pabrikan yang terlibat. Baik itu pabrikan kendaraan roda dua, pabrikan kendaraan roda empat atau lebih serta pabrikan pada sektor industri penunjang otomotif lainya.
JK menyebut dalam perkembangan industri otomotif yang begitu dinamis, keberadaan mobil listrik tidak bisa dinafikan, termasuk di Indonesia. “Industri mobil sangat dinamis, dalam banyak hal, teknologinya, modelnya, harganya dan juga cara pemakaiannya. Sekarang isu terbaru yang sekarang berkembang adalah bagaimana mobil listrik berkembang,” kata Wapres seperti dikutip Republika.
Namun JK menilai perlu waktu untuk industri mobil listrik bisa berkembang di Indonesia. Sebab, masih banyak hal yang perlu disiapkan untuk menunjang perkembangan industri mobil listrik. “Butuhsuatu service mencapai ini, baik manufaktur oleh dealer dan masyarakat harus siap dengan ini, tentu membutuhkan waktu dan perkembangan teknologi,” kata Wapres.
Meski demikian JK memastikan pemerintah terus mendukung perkembangan industri mobil di Indonesia, termasuk mobil listrik. “Pemerintah mendukung bagaiamana upaya ini berkembang, baik dari segi regulasi, industri pendukung baja dan sebagainya, pelat baja sudah diproduksi dalam negeri,” kata Wapres.
JK mengatakan, peraturan pemerintah (PP) tentang kendaraan listrik akan diterbitkan pada tahun ini. Namun, JK enggan secara detail menjelaskan aturan yang akan mengatur industri kendaraan listrik di Indonesia tersebut. “Segera karena ini disinkronkan dengan beberapa kementerian apakah itu industri, keuangan, perhubungan, dan juga kemampuan industri dalam negeri, tahun ini,” kata Wapres.
Saat ini menurutnya, kendala belum diterbitkannya aturan mobil listrik antara lain soal pajak. Selain itu, belum lengkapnya distributor maupun dealer mobil listrik juga melatarbelakangi belum tersedianya banyak mobil listrik di Indonesia. “Ya tentu dealer atau distributornya harus punya kelengkapan. Tapi itu bisa menjadi public usaha juga kayak bank komersil,” kata Wapres.
Karenanya, dukungan Pemerintah terhadap industri mobil listrik dibuktikan dengan memastikan ketersediaan mulai baterai pengisi daya mobil, kendaraan hingga menyelesaikan persoalan pajak. Namun, tetap mempertahankan hal-hal yang berkaitan.
“Harus semua, ya baterainya, kendaraannya, pajaknya, kan sinkron itu sehingga bisa menarik industri dan bisa menarik konsumen. Musti diseimbangkan antara industri dan konsumennya. Kalau panaknya dihilangkan juga nanti keuangan bagaimana. Kalau pajaknya tingggi nanti konsumen tak ada yang membeli,” kata JK. (Foto: Suara.com)
