BLOOMBERG TECHNOZ— Kucuran pendanaan sebesar Rp 200 triliun ke sejumlah Himpunan Bank Negara (Himbara) oleh pemerintah melalui kementerian keuangan disambut oleh industri otomotif. Himbara merupakan program sinergi antar-badan usaha milik negara (BUMN). Bank Himbara terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk,
Meski begitu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) menyebut masih terlalu cepat untuk tahu dampaknya ke industri kendaraan bermotor. “Harus dimonitor dulu, karena [kucuran dana ke bank Himbara] baru di Bulan September bulan lalu,” kata Kukuh Kumara, Sekretaris Umum GAIKINDO kepada Bloomberg Technoz, Senin 13 Oktober 2025.
Kukuh mengatakan meski tipis, industri otomotif sudah mulai mencatatkan kenaikan. Ini tercermin dari penjualan otomotif bulan September yang kemungkinan sedikit banyak dipengaruhi oleh kucuran dana pemerintah Rp 200 triliun. Pengucuran dana pemerintah tersebut digagas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sekitar pertengahan September 2025. Tujuannya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan perputaran uang di masyarakat.
Di bulan September, penjualan otomotif naik 0,5 persen dibanding bulan sebelumnya. Kukuh mengapresiasi pihak perbankan yang disebutnya ikut melakukan “jemput bola”. Dengan begitu, penyaluran kredit di bidang otomotif bisa dengan lebih masif dilakukan. “Itu sudah dilakukan perbankan dengan jemput bola, one stop solution, untuk asuransi dan kredit nya” kata Kukuh.
Salah satu kekhawatiran Kukuh adalah bila masyarakat lebih memilih untuk membeli mobil bekas dengan insentif tersebut. Pasalnya, penggerak industri otomotif adalah pembelian di segmen mobil baru. “Kita harapannya mobil baru, kalau [mobil baru] berdampaknya ke industri, industri kan lapangan kerja” kata Kukuh.
Kukuh juga tak bisa berbuat banyak, pasalnya hal tersebut juga sangat bergantung pada preferensi dari konsumen. Sementara itu calon konsumen sangat sensitif terhadap harga. Oleh karenanya, menurut Kukuh sektor otomotif membutuhkan insentif lain demi menggerakan industri. Salah satu insentif yang diusulkan oleh GAIKINDO dalam jangkan pendek adalah insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Ditanggung Pemerintah (PPn DTP) yang dulu sempat dikucurkan di masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 hingga 2022.
Menurut Kukuh, sekalipun pemerintah musti menanggung pajak otomotif selama beberapa bulan, hal tersebut justru membuat pendapatan pemerintah bertambah dengan pembelian kendaraan yang menjadi masif akibat stimulus tersebut. “Potential loss nya [Pemerintah] Rp 3 trililiun, namun selama tiga bulan itu potential gainnya lebih dari Rp 5 triliun, kita harapkan menkeu yang baru bisa memberikan insentif [untuk mendongkrak] daya beli” kata Kukuh.
Menurutnya insentif di pajak tersebut sangatlah efektif dan bisa memicu daya beli di bidang otomotif. Selain itu, Kukuh berharap jika pemerintah juga bisa memberikan insentif-insentif secara jangka panjang untuk industri otomotif. “Industri otomotif kan sifatnya jangka paniang, perlu kebijakan yang lebih jangka panjang hingga 30 tahun ke depan” kata Kukuh meski tak menjelaskan secara detil insentif apa yang diinginkan oleh industri otomotif.
Berdasar data GAIKINDO, penjualan mobil pada September dari distribusi dari pabrik menuju dealer (whole sales) 62.071 unit. Penjualan mobil ini turun 15 persen year–on–year (Y-o-Y). Sementara jumlah penjualan dari dealer ke konsumen (retail sales), penjualan mobil bulan September 2025 adalah sebesar 63.723 unit. Jumlah ini turun 12,2 persen dibanding penjualan bulan September tahun lalu.
Secara bulanan, penjualan mobil whole sales ada penguatan tipis 0,5 persen month–to–month (M-t-M) dibanding Agustus 2025 yang sebesar 61.777 unit. Penjualan retail turut melempem 4,2 persen dibanding Agustus yang terjual sebanyak 66.518 unit. (*)
