NUSA DUA— Mengakhiri hari pertama Pertemuan Finance Ministers and Central Bank Governors Ketiga (3rd FMCBG), Menteri Keuangan RI (Menkeu) melakukan pertemuan bilateral secara fisik dengan Choo Kyung-ho, Deputi Perdana Menteri Republik Korea (Korea), pada 15 Juli 2022. Ini merupakan pertemuan pertama kedua pihak, setelah Choo dilantik sebagai Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Korea pada 11 Mei 2022.
Dalam pertemuan tersebut, Choo mengapresiasi kepemimpinan Indonesia sebagai Presidensi G20 karena mampu menjaga keutuhan G20 di tengah tensi politik yang belum mereda. Choo juga mengapresiasi Presidensi Indonesia yang mampu meraih pencapaian-pencapaian dari agenda Finance Track. Salah satunya adalah pendirian Dana Perantara Keuangan (Financial Intermediary Fund, FIF). Deputi Choo kemudian menambahkan, “berbagai risiko global yang menghantui dunia sebaiknya tidak diperburuk dengan tren proteksionisme dari beberapa negara.”
Menkeu berterima kasih terhadap dukungan Korea terhadap Presidensi Indonesia. Menkeu juga memberikan ucapan selamat kepada pemerintahan baru Korea, dan meyakini bahwa hal ini dapat membuka banyak kesempatan bagi kerja sama bilateral yang lebih kuat. “Tak hanya business-to-business, Indonesia dan Korea juga memiliki hubungan people-to-people yang erat. Salah satunya melalui budaya K-pop yang sangat digemari di Indonesia, sehingga Korea memiliki citra yang baik di mata penduduk Indonesia,” kata Menkeu.
Choo lalu menyatakan bahwa banyak pebisnis Korea yang tertarik untuk berkolaborasi di bidang otomotif, industri baja, dan industri kimia. Menkeu menyambut baik minat Korea Selatan tersebut, dan menambahkan bahwa rencana transformasi bidang energi dan manufaktur yang lebih bersih (green energy and green industry) akan memperlebar peluang kolaborasi di bidang tersebut.
“Potensi kerja sama ekonomi masih terbuka lebar, misalnya saat ini Indonesia sedang melakukan transformasi green energy yang juga memberikan kesempatan besar bagi perusahaan Korea Selatan – khususnya di sektor manufaktur seperti industri mobil listrik,” kata Menkeu. (*)
