Berita Economy & Industry

Kemenperin kepada Menkeu: Pembebasan Pajak Mobil Baru Sebaiknya tak Menunggu Lama

JAKARTA— Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Taufiek Bawazier berharap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin Sri Mulyani segera menyetujui usulan relaksasi pajak mobil baru menjadi nol persen. Kemenperin sebelumnya mengusulkan kepada Kemenkeu untuk membuat Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) mobil baru dipangkas menjadi nol persen. 

Selain itu Kemenperin juga meminta kepada Kementerian Dalam Negeri menjadikan pengenaan Bea Balik Nama (BBN) mobil baru juga sebesar nol persen. “Kami berharap Kementerian Keuangan jangan terlalu lama untuk mengakomodasi ini, jadi semakin cepat semakin bagus sehingga ekonomi kita bisa bergerak semakin lancar lagi,” kata Taufiek Kamis 24 September 2020, seperti dikutip CNN.

Pengurangan sejumlah jenis pajak mobil baru hingga nol persen menurut Taufiek akan berperan besar menggerakkan roda perekonomian Tanah Air pada masa pandemi virus corona (Covid-19). Jika pajak mobil baru dihilangkan sementara, paling tidak sampai Desember 2020, semua industri dari hulu ke hilir pasti akan bergerak. Efek kebijakan ini dinilai membuat masyarakat tertarik membeli mobil lantaran tanpa PPnBM dan BBN harga jual mobil baru bisa menjadi lebih terjangkau. “Jadi keputusannya dulu yang paling penting karena dampaknya luar biasa, dampak ke ekonomi,” kata Taufiek.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya sudah merespons usulan Kemenperin terkait PPnBM nol persen. Sri mengatakan masih akan mengkaji usulan pajak mobil baru nol persen. “Kami masih kaji dan sepertinya insentif untuk program pemulihan ekonomi sudah banyak,” katanya dalam Portal APBN Kita, Selasa 22 September 2020.

Menurut Sri Mulyani pemberian stimulus tambahan untuk sektor industri atau masyarakat dimungkinkan. Tapi, tentunya harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan terkini. “Kami akan melihat lagi apa yang dibutuhkan untuk mendorong ekonomi lagi dengan tetap kita jaga konsistensi kebijakannya,” kata dia. (*)