Bahan Bakar & Emisi Berita Economy & Industry

Pertamina – BPPT Luncurkan Dua Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik, masih di Jakarta

JAKARTA— Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama PT Pertamina (Persero) meluncurkan dua Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) baru. Satu SPKLU baru tersebut menjadi satu dengan lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Pertamina Jalan Lenteng Agung (Jakarta Selatan), satunya lagi di Jalan MT Haryono (Jakarta Selatan). Kedua SPKLU dengan jenis fast charging diresmikan secara virtual pada Kamis, 5 Agustus 2021. 

Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan dua SPKLU baru hasil kerja sama dengan Pertamina menambah jumlah stasiun pengisian yang sudah dibangun BPPT. Tiga SPKLU yang sudah dibangun merupakan SPKLU Kantor BPPT Thamrin (Jakarta), SPKLU Puspitek Serpong (Tangerang Selatan, Banten), dan SPKLU PT LEN Bandung (Jawa Barat) yang merupakan hasil kerja sama BPPT dengan PT PLN (Persero) dan PT LEN Industri.

Hammam mengatakan SPKLU akan berkontribusi pada ekosistem penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Indonesia. Kebutuhan kendaraan listrik ke depan diperkirakan akan naik sekitar 77,5 persen pada 2050 untuk mobil, sementara sepeda motor mencapai 82,5 persen. Pembangunan SPKLU juga dibutuhkan untuk menurunkan impor bahan bakar minyak (BBM) yang menyedot devisa negara. “Pelaksanaan KBLBB (kendaaan bermotor listrik berbasis baterai) akan menurunkan impor BBM terutama impor bensin sebesar 51 juta barel pada 2020 dan 370 juta barel pada 2050,” kata Hammam pada saat acara peluncuran seperti dikutip CNN, Kamis, 5 Agustus 2021.

Berdasarkan perhitungan BPPT, pengurangan impor bensin bisa menghemat devisa negara sekitar 5,86 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 87,86 triliun. Perhitungan ini menggunakan harga impor bensin saat ini dan kurs di kisaran Rp 15 ribu per dolar AS. Penggunaan KBLBB dinilai akan sedikit meningkatkan impor gas alam cair (liquified natural gas, LNG) untuk sektor pembangkit listrik. Penurunan defisit pada perdagangan migas menjadi lebih rendah sebesar 78,42 miliar dolar AS pada tahun 2050.

Hammam melanjutkan penggunaan KBLBB juga akan mengurangi rasio impor penyediaan energi nasional. Ia memperkirakan rasio impor akan turun sekitar dua persen pada tahun 2030, dan turun 6,6 persen di tahun 2050. “Impor BBM akan terjadi karena ada substitusi BBM dengan listrik,” kata Hammam.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan kerja sama membangun stasiun pengisian kendaraan listrik merupakan komitmen Pertamina dalam mempercepat penggunaan energi yang lebih bersih. “Ini komitmen Pertamina untuk menambah bauran energi baru terbarukan di energi nasional,” kata Nicke pada kesempatan yang sama.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif berharap kerja sama BPPT dan Pertamina bisa membantu pemerintah mencapai target pembangunan 25 ribu unit SPKLU pada tahun 2030. Pembangunan SPKLU saat ini sudah mencapai 147 unit di 115 lokasi. “Inisiatif ini bisa mempercepat tercapainya target yang sudah dicanangkan,” kata Arifin yang diwakili Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana.

Kementerian ESDM memastikan akan memberi dukungan dalam bentuk perizinan, skema badan usaha, tarif listrik, insentif, hingga kebijakan yang berkaitan dengan keselamatan agar target bisa tercapai. “Ini untuk mempercepat penggunaan energi yang lebih bersih dan hemat impor BBM serta dapat menghemat subsidi BBM pada akhirnya,” kata Rida.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga memberi insentif untuk perluasan penggunaan KBLBB di masa depan. Insentif yang doberikan berupa pengenaan biaya pengujian KBLBB yang lebih murah dibanding kendaraan berbahan bakar minyak yang masih terdapat item uji emisi gas buangan. 

“Misalnya sepeda motor, biaya uji kendaraan BBM-nya mencapai Rp 9,5 juta, sedangkan KBLBB hanya Rp4,5 juta. Kemudian mobil, untuk kendaraan BBM mencapai Rp 27 juta, sedangkan KBLBB lebih murah dan begitu untuk kendaraan bis,” kata Budi Karya. 

Kemenhub juga memberi insentif pengurangan biaya pajak kendaraan bermotor (BPKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kemenhub juga menyusun peta jalan KBLBB sebagai kendaraan operasional pemerintah. Penerapan penggunaan KBLBB sebagai kendaraan operasional pemerintah akan diterapkan di tiga kota percontohan di Indonesia, yaitu di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Bali.

Budi Karya melanjutkan percepatan pembangunan SPKLU memiliki peran penting dalam ekosistem kendaraan listrik. “SPKLU dengan jenis fast charging ini sangat berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan penggunaan KBLBB dalam perjalanan. Lokasi yang dipilih strategis karena diletakkan di lokasi SPBU yang sudah lama beroperasi,” kata Budi Karya. (*)