Berita Economy & Industry

RI Ajak Jepang Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik di ASEAN 

JAKARTA— Presiden RI Joko Widodo mengundang sejumlah negara termasuk Jepang untuk terus berperan aktif dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di ASEAN. Jepang dipandang memiliki kapasitas besar dalam infrastruktur dan industri hijau. Demikian dikatakannya saat berbicara di forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Jepang ke-25 di Phnom Penh, Kamboja, Sabtu 12 November 2022. “Jepang memiliki kapasitas besar dalam infrastruktur dan industri hijau. Salah satu sektor potensial yang dapat dikembangkan adalah pembangunan ekosistem kendaraan listrik,” kata Presiden dalam keterangan tertulis, seperti dikutip KOMPAS.

ASEAN memiliki potensi besar bagi pengembangan kendaraan listrik dengan estimasi pasar mencapai 2,7 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada 2027. Jepang sendiri, dapat menjadi mitra utama ASEAN melalui alih teknologi dan investasi. “Saya mengundang Jepang untuk meningkatkan investasi, terutama dalam manufaktur mobil listrik dan produksi baterai,” katanya. 

Dalam kesempatan sama, Presiden mengatakan bahwa Indonesia sebagai pemilik 23 persen cadangan nikel dunia tengah mengembangkan ekosistem industri kendaraan listrik dari hulu ke hilir. Pengembangan tersebut, ditargetkan dapat memproduksi mobil listrik mencapai 600 ribu unit dan 2,45 juta sepeda motor listrik per tahun di 2030. Langkah ini ditargetkan dapat mengurangi total emisi karbon dioksida 3,8 juta ton. “Kami juga telah menetapkan peta jalan pengembangan industri kendaraan berbasis baterai. Upaya ini akan mempertebal kontribusi kawasan Indo-Pasifik sebagai epicentrum of growth dan di saat yang sama pada upaya global atasi iklim,” katanya. 

Ia berharap momentum peringatan 50 tahun kemitraan ASEAN-Jepang pada 2023 dapat dimanfaatkan untuk membangun ekonomi kawasan yang lebih tangguh dan hijau. Turut hadir mendampingi Jokowi dalam gelaran tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. (*)