JAKARTA— Mobil listrik menjadi salah satu fokus program pemerintah Indonesia. Mobil bertenaga baterai itu mendapatkan banyak dukungan dari pemerintah. Pemerintah tak hanya mendukung penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat. Kendaraan listrik juga akan digunakan di lingkungan pemerintah.
“Salah satu dukungan pemerintah, rencananya akan ada ketentuan bahwa kita akan mengganti secara bertahap kendaraan dinas dari yang menggunakan fossil fuel kepada kendaraan listrik berbasis baterai,” kata Plt Deputi Transportasi dan Infra Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Ayodhia Kalake dalam program Squawk Box di CNBC Indonesia TV, Senin 5 Oktober 2020, seperti dikutip Detik.
Namun Ayodhia menegaskan bahwa wacana tersebut tak serta merta langsung berjalan. Penggantian kendaraan dinas berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik akan dilakukan secara bertahap. Selain itu, dia mengatakan ada banyak dukungan pemerintah untuk keberlangsungan kendaraan listrik di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah dukungan dari pemerintah daerah.
“Dimulai dari tiga pemerintah daerah yaitu Provinsi DKI (Jakarta), Jawa Barat dan juga Bali. Jadi bea balik nama dikasih 0%. Dan tentunya ini adalah salah satu kemajuan yang cukup signifikan,” kata Ayodhia.
“Selain itu, kita mendorong pengembangan charging station, sehingga nanti masyarakat bisa mendapatkan plug-in secara mudah. Itu mungkin beberapa konsep utama yang kita prioritaskan,” katanya lagi.
Yang terbaru, pembelian kendaraan listrik juga akan dipermudah. Per 1 Oktober 2020, Bank Indonesia (BI) mengizinkan pembelian kendaraan listrik secara kredit dengan uang muka (down payment, DP) nol persen.
“Kebijakan penyesuaian batasan minimum uang muka (down payment) bagi kendaraan bermotor berwawasan lingkungan dilakukan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah risiko kredit atau pembiayaan yang terjaga, mendorong fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas, serta sebagai upaya untuk mendukung ekonomi berwawasan lingkungan (green economy),” bunyi pernyataan Onny Widjanarko, Direktur Eksekutif/Kepala Departemen Komunikasi BI dalam keterangannya. (*)
