Berita Berita APM

BMW Tunggu Insentif Pemerintah untuk Hadirkan Model Hybrid Baru

BISNIS— BMW Indonesia menyebut peluang menghadirkan produk teknologi hybrid baru juga bergantung pada rencana pemerintah memberikan insentif layaknya mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle, BEV). Director of Sales BMW Group Indonesia Ariefin Makaminan mengatakan sejauh ini insentif dari yang diberikan oleh pemerintah masih mengarah kepada produk BEV. 

Kemudahan yang dirasakan bagi konsumen juga belum mengarah ke produk hybrid. “Saat ini insentif, dan benefit utama lebih BEV. Bebas ganjil-genap kan BEV yang dapat. Kalau hybrid belum tahu,” katanya di Jakarta, beberapa pekan lalu. 

Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie O’tania mengatakan secara global sejatinya sudah ada berbagai produk seperti internal combustion engine (ICE), BEV, hingga plug-in hybrid (PHEV). Sejatinya, BMW Indonesia sudah memasarkan produk hybrid melalui model 735i Limousine RHD AT seharga Rp 2,2 miliar yang penjualan secara whole sales menembus 27 unit pada Januari-Februari 2024.

Spesifikasi singkatnya, BMW 735i memiliki mesin 6-silinder berkapasitas hampir 3.000 cc dan dengan bantuan BMW TwinPower Turbo. Mesin ini dapat memuntahkan tenaga sebesar 272 Hp pada 5.000-6.500 rpm dan torsi 400 Nm di 1.750-4.500 rpm. “Memang untuk membawa hybrid ke Indonesia adalah hal sangat memungkinkan. Kami akan  melihat lagi seperti apa insentif atau penerimaan pasar,” katanya. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah masih terus mengkaji rencana pemberian insentif untuk mobil hybrid.  Airlangga menjelaskan, insentif yang akan diberikan berupa pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP). Besaran PPN DTP untuk mobil hybrid rencananya akan sama dengan besaran insentif yang diberikan untuk mobil listrik. 

“Kita akan bahas dengan kementerian teknis, kita sedang kaji. Sama dengan PPN DTP, kalau sekarang kan 1%, nanti kita akan exercise,” kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian. (*)