JAKARTA— Pemerintah Thailand punya cara membangkitkan penjualan mobil yang terpuruk karena pandemi Covid-19. Kementerian Keuangan Thailand diberitakan Bangkok Post bakal memberikan kupon senilai 100 ribu baht (Rp 46,8 juta) untuk setiap pembelian mobil baru dengan cara tukar tambah (trade in) menggunakan mobil lama.
Skema kebijakan tersebut bergulir melalui koordinasi Kementerian Keuangan dengan Kementerian Perundustrian. Menteri Perindustrian Thailand Suriya Jung-rungreangkit menjelaskan pihaknya akan membicarakan skema bantuan itu dengan Kementerian Keuangan. Kemudian dikatakan proyek ini akan dibawa ke kabinet buat disempurnakan dalam dua atau tiga bulan.
Kupon dalam skema tersebut disebut terbuka buat semua jenis mobil, termasuk kendaraan listrik. Proyek kupon ini akan berjalan selama lima tahun. Pemulihan penjualan mobil karena efek Covid-19 dirasa membutuhkan waktu hingga selama itu. “Ini adalah proyek kemenangan-cepat untuk membantu produsen mobil dan bisnis relasinya yang hancur karena dampak Covid-19,” kata Suriya seperti diberitakan CNN Indonesia.
Berdasarkan data yang dihimpun Just Auto dari Federation of Thai Industries, pasar mobil domestik di Thailand turun nyaris 27 persen pada Juli 2020 dibanding bulan sebelumnya menjadi 59.355 unit. Selama tujuh bulan pada tahun ini, penjualan hanya menghasilkan 379.123 unit atau turun 36 persen dari catatan 588.877 unit pada periode sebelumnya.
Sementara itu produksi kendaraan di Thailand anjlok 44 persen menjadi 695.468 unit, sedangkan ekspor jatuh 38 persen menjadi 400.114 unit. Selain buat memperbaiki penjualan, proyek ini juga punya target mengganti mobil tua yang masih beredar dengan mobil baru.
Menurut Kementerian Transportasi Thailand, sekitar tiga juta mobil berbahan bakar minyak yang teregistrasi sudah digunakan selama lebih dari 15 tahun. Pemerintah Thailand telah menargetkan produksi kendaraan listrik mewakili 30 persen atau sekitar 750 ribu unit dari total 2,5 juta unit mobil yang dibuat pada 2030.
Pada 2017 pemerintah meluncurkan kebijakan untuk mempromosikan kendaraan listrik jenis hybrid, plug-in hybrid, dan mobil bertenaga baterai (Listrik). Kebijakan itu termasuk tax holiday selama lima sampai delapan tahun, keringanan pajak impor buat kendaraan dan permesinan. (*)
