IDXCHANNEL— Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) menyatakan, program insentif untuk masyarakat yang membeli mobil listrik hingga saat ini masih bermasalah. Sekretaris Umum GAIKINDO Kukuh Kumara menjelaskan, program insentif itu tak langsung diberikan Pemerintah kepada para pelaku usaha. Yang terjadi adalah delaer diminta Pemerintah untuk menalangi lebih dulu insentif yang didapatkan masyarakat, baru akan diganti di kemudian hari oleh Pemerintah dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Program insentif sedikit ada gangguan, karena pada waktu Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), itu yang menanggung awal adalah dealer,” ujar Kukuh dalam Market Review IDXChannel, Selasa 22 Agustus 2023.
Menurutnya, kebijakan tersebut membebani para dealer, meski nantinya diganti oleh Pemerintah. Sebab, perputaran uang di dealer otomatis akan terganggu karena mereka harus menombok selama menunggu pembayaran insentif dari Pemerintah.
“Misalnya ada diskon Rp 70 juta, terus ada yang membeli dengan harga Rp 100 juta, bagi dealer itu cukup besar. Itu bisa terganggu cashflow-nya. Tapi ini sedang diupayakan untuk diperbaiki,” sambung Kukuh.
Kukuh menjelaskan, saat ini pasar negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) cukup menjanjikan untuk otomotif. Dari sisi populasi penduduk di ASEAN memiliki jumlah yang besar, ditambah lagi dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat. Sehingga, menurutnya, Pemerintah perlu lebih banyak mempelajari dari negara-negara lain untuk pemberian insentif baik untuk pelaku usaha maupun konsumen untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
“Di sini kita menang harus bersaing dengan negara tetangga. Presiden sudah mengatakan bahwa kita harus bisa membuat Indonesia industrinya cukup kompetitif, yang harus kita lakukan secara reguler meng-update kebijakan,” kata Kukuh. “Pemerintah perlu melihat bagaimana negara tetangga mengambil kebijakan, karena kalau tidak mereka (investor) akan pindah ke negara tetangga,” katanya. (*)
