JAKARTA– Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) Yohannes Nangoi mengatakan pentingnya pemerintah membuat kebijakan pengurangan pajak mobil baru. Tanpa pengurangan pajak mobil baru, akan ada sejumlah dampak yang hinggap di industri otomotif.
Nangoi mengatakan bahwa GAIKINDO terus mencoba bernegosiasi agar pemerintah memberi keringanan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Tujuannya, membangkitkan minat masyarakat untuk membeli mobil baru. Sepanjang 2020 penjualan mobil domestic masih jauh di bawah normal. “Ini sangat kami hindari, sebab jika berlarut-larut maka kemungkinan besar kami harus melakukan pengurangan karyawan ataupun juga mungkin menutup sebagian produksi, karena pasarnya yang begitu kecil,” ujar Nangoi seperti dikutip Bisnis beberapa waktu lalu.
Untuk menghindari hal tersebut, kata Nangoi, GAIKINDO terus berupaya mengajukan usulan tersebut kepada pemerintah. Namun, GAIKONDO jupa sadar bahwa pemerintah punya prioritas, serta pertimbangan laing yang lebih penting. “Kami tak bisa memaksakan hal ini. Akan tetapi kami terus melakukan approach ke pemerintah. Intinya, kami ingin supaya hidup otomotif Indonesia bisa bertahan, jangan sampai ada pemutusan hubungan kerja, dan jangan sampai ada penutupan produksi di Indonesia,” katanya.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga terus berupaya mengusulkan relaksasi pajak penjualan mobil baru. Dia mengklaim secara prinsip Presiden Joko Widodo telah menyetujui usulan itu, tetapi masih menunggu keputusan Kementerian Keuangan
Menurut Agus, relaksasi PPnBM dapat merupakan salah satu cara untuk menggeliatkan kembali industri otomotif yang tertekan oleh pandemi Covid-19. Berdasarkan data GAIKINDO, sepanjang Januari hingga November 2020 penjualan pabrik ke dealer turun 49,8 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penurunan sebesar 46 persen juga berlaku untuk penjualan ritel.
“Ini sektor yang sangat penting, turunan-turunan industri sangat banyak, supply chain banyak, juga melibatkan industri kecil menengah yang begitu banyak. Jadi, memang harus kita proteksi secara serius,” kata Menteri. (*)
