JAKARTA— Beberapa manfaat mendorong Pemerintah RI untuk segera menerapkan peraturan pembayaran jalan tol dengan transaski non tunai. Ini berarti pengelola jalan tol tak lagi menerima transkasi tunai oleh kendaraan pengguna jalan tol. Sebagai gantinya, pembayaran menggunakan kartu pengganti uang tunai yang diterbitkan sejumlah bank milik negara ataupun swasta ternama. Rencanya, pembayaran tol dengan cara non tunai mulai berlaku pada Oktober 2017.
Salah satu manfaat pembayaran tol non tunai adalah mempercepat antrean di pintu dan keluar tol, sehingga mengurangi antrean mobil dan mengurangi peluang kemacetan— terutama jika ada kembalian pada saat pembayaran. Manfaat lain adalah transparansi, untuk mencegah penyalahgunaan uang hasil tol. Di samping itu, membayar tol dengan kartu e-money juga praktis bagi penggunanya.
Pembayaran tol non tunai juga dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo belum lama ini. Presiden Joko Widodo menyebutkan cara ini sebagai terobosan, dan banyak dilakukan negara maju. Menurutnya, Indonesia sudah saatnya melakukan pembayaran tol non tunai. “Saya sudah perintah ke menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kita harus berani loncat. Kalau kita monoton seperti ini, ditinggal,” kata Presiden.
Pernyataan Presiden segera mendapat respons Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Dengan capaian pertumbuhan ekonomi ketiga terbaik di negara-negara anggota G20, inovasi lain juga perlu terus dilakukan. Pasalnya jika tidak ada inovasai yang cepat, maka Indonesia akan tertinggal jauh dengan negara lain.
Bank Indonesia (BI) sebagai regulator perbankan mengungkapkan langkah penggunaan transkasi non tunai ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan meningkatkan layanan publik. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Sugeng mengatakan kartu elektronik pengganti uang untuk pembayaran jalan tol merupakan bagian dari gerakan nasional non tunai (GNNT) oleh BI.
Beberapa bank yang merupakan badan usaaha milik negara (BUMN) yang telah menyiapkan produk dan layanan transaksi non tunai antara lain Bank Mandiri (e-money), Bank Negara Indonesia (BNI, TapCash), Bank Rakyat Indonesia (BRI, Brizzi), Bank Tabungan Negara (BTN, Blink) yang melakukan co-branding dengan Bank Mandiri. Beberapa bank swasta yang memiliki uang elektronik berbasis kartu antara lain Bank DKI (JakCard), BCA (Flazz), Bank Mega (MegaCash), Bank Nobu (NOBU e-money).
Berdasar data BI, jumlah uang elektronik yang beredar hingga Maret 2017 mencapai 56,05 juta kartu. Volume transaksi hingga Maret mencapai 180 juta, dengan nilai sekitar Rp 2,23 triliun. Mesin pembaca yang beredar per Maret mencapai 394,031 unit. (*)
