Artikel

Sejarah Industri Otomotif, Sentuhan Kebijakan Mendiang Presiden Bush Membuka Pasar Domestik

JAKARTA— Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) ke-41 George Herbert Walker Bush belum lama meninggal dunia di usianya ke-94 tahun. Sebelumnya ia kerap masuk rumah sakit karena penyakit paru-paru basah yang ia derita.

Portal berita Automotive News menulis, Bush Senior, yang menjabat sebagai presiden periode 20 Januari 1989 – 20 Januari 1993, memberikan beberapa kebijakan penting dalam industri otomotif. Itu antara lain mendukung perjanjian bebas Amerika Utara, termasuk impor mobil-mobil Jepang ke AS.

Kebijakan Bush Senior membuat tiga besar perusahaan mobil AS atau Big Three— General Motors (GM), Chrysler, dan Ford— kala itu meradang. Mereka merasa kehadiran produk Jepang membuat mobil-mobil buatan dalam negeri jadi lebih banyak pesaing. Pasalnya, saat itu banyak gelombang investasi pembangunan pabrik masuk AS, termasuk produsen mobil global, pemasok otomotif dan industri lainnya.

Pada saat itu pimpinan Chrysler Lee Iacocca menulis surat kepada Bush pada Maret 1991, meminta agar Presiden membatasi impor mobil dari Jepang. “Akan ada dorongan segera untuk industri dan ekonomi jika Jepang mundur sementara dari agresi tanpa henti terhadap peningkatan pangsa AS,” kata Iacocca kepada Bush.

Bush Senior juga jadi orang yang menentang pembatasan kuota impor yang diberlakukan pemerintah AS. Dia juga tak membantu perdagangan hanya untuk dalam negeri.

Sebaliknya, pada Januari 1992 Bush Senior mengajak sejumlah petinggi otomotif AS– mulai dari Iacocca, lalu Chairman General Motors Robert Stempel, dan Harold Poling dari Ford Motor Co— berangkat ke Jepang untuk bertemu dengan petinggi-petinggi Jepang mulai dari Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, dan Mazda, serta Perdana Menteri Jepang pada saat itu Kiichi Miyazawa.

Dalam pertemuan tersebut, para produsen otomotif AS ternyata tak puas. Bahkan eksekutif AS masih memandang Jepang sebagai negara tertutup yang tak akan membantu mengembangkan perdagangan global secera terbuka. Dari pihak Jepang memandang pejabat pemerintah AS tak memahami bahwa mereka perlu mengubah industri otomotifnya untuk bersaing, bukan memanipulasi perdagangan melalui undang-undang atau kesepakatan. (Liputan6)